MASALAH IT-KPU DAN SOLUSINYA

Juni 6, 2009 ikacuby

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Laporan ini dibuat selain untuk menyelesaikan tugas Sistem Informasi Manajemen juga karena timbulnya berbagai masalah di dalam KPU yang berhubungan dengan IT.Kita perlu menganalisis kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh KPU agar dalam pemilihan presiden nantinya dapat berjalan lebih lancar dan dapat melakukan penghitungan suara dengan cepat dan tepat.Untuk itu dengan diketahuinya kekurangan dalam IT pada pemilu kemarin maka akan dapat dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

1.2. RUMUSAN MASALAH
Dalam laporan ini akan dibahas mengenai masalah-masalah yang timbul dalam rekapitulasi penghitungan suara di KPU khususnya yang berhubungan dengan IT.Mulai dari perangkat keras yang digunakan, SDM, hingga masalah yang timbul dikarenakan kurangnya security.Dan akan dibahas juga mengenai solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.Serta apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan IT-KPU yang lebih baik dalam pemilu yang akan datang.

1.3. TUJUAN
Tujuan yang ingin saya capai dalam pembuatan laporan ini adalah :
1. Menyelesaikan tugas matakuliah Sistem Informasi Manajemen.
2. Mengetahui masalah-masalah yang timbul pada IT-KPU dalam melakukan penghitungan suara.
3. Memberikan solusi yang tepat untuk masalah-masalah yang timbul dalam IT-KPU agar pada pemilu mendatang berjalan lebih baik.

1.4. MANFAAT
Laporan yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan penggunaa IT yang tepat untuk digunakan pada pemilihan presiden mendatang.Dan dapat memberikan pedoman bagi KPU tentang apa yang harus dikerjakan dipemilu selanjutnya.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. PERMASALAHAN YANG TIMBUL MENGENAI IT-KPU
2.1.1. Terjadinya Permasalahan Sejak Awal
Berbagai masalah yang menyertai TI KPU sebenarnya sudah terjadi sejak awal persiapannya.Hal itu bisa dibuktikan ketika Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari tiba-tiba memecat alias tak lagi mengikutsertakan Ketua dan Sekretaris Tim TI KPU Dr Bambang Edi Leksono dan Hemat Dwi Nuryanto dalam persiapan terakhir.
Hafiz saat itu berkilah, awal mula perselisihan ini akibat KPU punya pandangan lain, sedangkan Ketua TI KPU juga punya pandangan berbeda. Perbedaan yang dimaksud salah satunya terkait penggunaan teknologi Intellegent Charracter Recognition (ICR), yang nantinya akan memegang peran penting dalam rekapitulasi suara.
Tak pelak, kedua orang yang disingkirkan tersebut memiliki asa pesimistis terhadap lembaga yang pernah diperkuatnya tersebut. KPU sendiri, di tengah kejaran deadline hari pencontrengan dan segunung harapan dari masyarakat akhirnya mengambil langkah taktis dengan meminta bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).Dengan dalih untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara, BPPT tentu saja menerima todongan tersebut.Tak tanggung-tanggung, sebanyak 25 orang ahli TI dari BPPT diterjunkan untuk menyiapkan segala sesuatunya.
Mendapati produk yang setengah jadi, tim BPPT pun mengakui tak memiliki target muluk untuk menyediakan sistem TI pemilu yang wah. Mereka pun mengeluarkan target klise, mereka mengupayakan sebisa mungkin.
Hasilnya, ya semaksimal yang diupayakan. Situs Tabulasi Nasional yang beralamat di tnp.kpu.go.id di awal kelahirannya sempat down sehingga sulit diakses sampai puncaknya suara yang masuk ke Tabulasi Nasional berjalan bak semut.
Jika sudah begini, seperti biasa, setiap pihak yang ditodong coba mengeles bak jurus Tai Chi. Bahkan ironisnya, tim TI KPU dalam beberapa hari terakhir mendadak ngumpet, sulit sekali dihubungi. Telepon tak diangkat, SMS pun tak dibalas.

2.1.2. Kambing Hitam ICR

Penggunaan teknologi ICR yang pada awalnya menuai kekhawatiran akhirnya benar-benar menjadi biang kesalahan. Seperti diketahui, dengan sistem ini, formulir C1-IT, yakni hasil rekap perolehan suara di TPS yang dibuat khusus dan ditulis tangan, akan dikirim ke kelurahan dan diteruskan ke KPUD Kabupaten/Kota untuk discan.

Hasil scanning yang berbentuk image ini kemudian ditafsirkan ke dalam bentuk angka dan huruf lewat ICR. Hasilnya lantas dikirim ke KPU pusat untuk diproses dan ditayangkan di website khusus sebagai hasil perolehan suara per TPS.Namun, itu kan harapan di atas kertas. Sementara implementasinya tak semanis itu. Dikatakan praktisi TI dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ir Dedy Syafwan MT, kerawanan sistem TI KPU justru terletak pada ICR itu sendiri.
Akurasi pemindahan dari gambar ke angka dan huruf belum teruji. Angka 7 di gambar bisa teridentifikasi sebagai angka 1, angka 6 bisa jadi 0, dan sebagainya. Demikian juga huruf dari a hingga z, bisa berubah dari aslinya karena form C1-TI ditulis tangan.Mengingat adanya potensi kesalahan ini, kata Dedy, perlu proses validasi dan verifikasi atas hasil ICR untuk memastikan kebenaran datanya. Jika tidak, sangat mungkin hasil ICR berbeda dengan data yang tertulis di formulirnya.
Apalagi jumlah formulirnya mencapai ribuan mengingat jumlah TPS per kabupaten/kota bisa lebih dari 1.000, dan tiap TPS menyetor 8 lembar formulir.

2.1.3. KPU Masih Gunakan Infrastruktur TI 2004
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat ternyata belum membenahi infrastruktur teknologi informasi (TI) yang dimilikinya. Bahkan hingga kini, KPU masih menggunakan infrastruktur tahun 2004.Sampai sekarang kita masih memakai infrastruktur yang ada sejak tahun 2004, belum ada perubahan sama sekali.Seharusnya KPU sudah melakukan tender pengadaaan jaringan TI sejak Agustus lalu. Namun hingga kini berita mengenai pelelangannya pun belum terdengar. Padahal fungsi pengadaan jaringan bertujuan untuk memudahkan petugas memasukkan data hasil penghitungan suara.Hal ini cukup memprihatinkan. Pasalnya, pemilihan umum yang akan berlangsung empat bulan lagi ternyata tidak didukung dengan infrastruktur IT yang memadai. Apalagi, infrastruktur TI KPU yang digunakan sejak tahun 2004 tersebut ditengarai rawan disusupi dedemit maya. Buktinya, pada awal penggunaannya, tepatnya April 2004, sistem pengamanan komputer di KPU sempat diganggu hacker yang menyusup melalui jaringan internet KPU dan mengganti beberapa nama partai yang ada dalam database KPU.

2.1.4. Infrastruktur Lama Perlambat Kinerja KPU
Infrastruktur teknologi informasi (TI) lama yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diprediksi akan memperlambat kinerja lembaga itu. Bahkan diprediksi akan terjadi banyak permasalahan yang ditimbulkan.KPU seharusnya memutakhirkan infrastruktur yang ada, khususnya peranti lunak dan data pemilih. Pasalnya, sering terjadi kesalahan fatal yang mengakibatkan hilangnya data pemilih.Penggunaan infrastruktur lawas dalam proses pemilihan umum yang akan dilaksanakan April nanti pastinya akan memperlambat kinerja KPU. Padahal fungsi pengadaan jaringan bertujuan untuk memudahkan petugas memasukkan data hasil penghitungan suara dengan cepat dan akurat.

2.1.5. Sistem Statis Sebabkan Update KPU Lamban
Meski telah menyiapkan sistem yang transparan agar masyarakat dapat melihat hasilnya namun data update dari KPU tergolong lamban. Hal ini dikarenakan sistem statis yang diterapkan IT KPU. File-file yang ditampilkan adalah file statis untuk internet. Sedangkan untuk intranet, diberikan file-file yg dinamis. Jika pusat tabulasi dinamis maka hacker akan lebih cepat menyerang. Hal ini yang menjadi pertimbangan tim IT KPU untuk secara sengaja memperlambat update, demi kepentingan keamanan.Selain itu, proses transfer data dari KPUD ke KPU itu memakan waktu yang cukup lama. Antriannya cukup panjang karena tim IT KPU masih harus memverifikasi data yang masuk, terutama form C1 IP.Hingga saat ini memang belum ditemukan kesalahan yang disengaja tapi kesalahan-kesalahan teknis seperti hasil pemindahan, itu cukup banyak.Jika menggunakan sitem dinamis, server database yang besar itu akan lelah setelah hit sekian puluh ribu.Perlu diketahui, klik satu kali yang dilakukan pembaca maka sistem harus mengenerate ribuan file-file html. Hal ini juga yang menyebabkan diperlukannya waktu yang cukup lama dan terkesan lamban.

2.1.6. 500 KPUD Diprediksi Alami Masalah ICR
Tim IT KPU memprediksi, sekira 500 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) akan mengalami permasalahan terkait teknologi Intelligent Character Recognition (ICR). Banyak KPUD yang belum mengerti tentang ICR. Ini terbukti dengan banyaknya laporan dan pertanyaan yang masuk ke helpdesk IT KPU. Dari sisi teknologi tim IT KPU menyatakan sudah cukup siap, namun tidak demikian dari sisi SDM dan masalah proses penggunaan yang masih kacau. Masalah proses misalnya, yang ternyata harus terhalang karena perbedaan ukuran kertas di setiap KPUD. Sedangkan dari sisi SDM, KPU mengakui masih ada saja SDM yang belum mengerti. Padahal permasalahan ini telah diantisipasi oleh KPU dengan mengadakan bimbingan teknologi selama dua hari.

2.1.7. Publikasi IP Server VPN, KPU Picu Penyusupan Hacker
Adanya publikasi alamat IP Server VPN milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di situs resmi KPU diprediksi mampu mengundang rasa penasaran hacker.
KPU sebenarnya tidak perlu mempublikasikan alamat IP server VPN-nya di situs mereka karena hal ini akan mengundang rasa penasaran hacker untuk mencoba menerobos jaringan KPU. Adanya publikasi IP server VPN tersebut akan sangat memudahkan para hacker untuk melacak alamat IP server-server KPU yang lain, apalagi yang berada di daerah-daerah.Untuk memproteksi sistem keamanan ini pun KPU dinilai masih kurang.KPU memang mempublikasikan alamat IP server VPN di situs resmi mereka. Selain mempublikasikan nomor hotline Helpdesk, KPU juga menyediakan koneksi intranet melalui VPN.
2.1.8. Server Mati, IT KPU Susah Dihubungi
Matinya server dan komputer di pusat tabulasi nasional KPU di Hotel Borobudur membuat kecewa banyak pihak. Apalagi tidak ada satupun pihak IT KPU yang berada di tempat.Banyak tim pemantau dari partai maupun LSM yang merasa kecewa dengan adanya kerusakan ini.

2.1.9. KPU Gunakan Server Tua, Jumlah dan Spec Tidak Memadai
Banyak kendala yang menyebabkan IT KPU bekerja tidak maksimal dan cenderung rentan gangguan. Selain kelalaian manusia, kerusakan hardware dan sistem, kurang memadainya technical support dan server sistem juga menjadi alasan yang cukup kuat.Sistem statis IT KPU diprediksi kurang tepat untuk digunakan karena update-nya yang lambat. Semestinya, KPU bisa menggunakan sistem dinamis, semacam database server yang bisa dipisahkan dengan web server, serta menggunakan teknologi Cluster seperti Oracle Real Application Server (Oracle RAC).Sistem kerjanya mirip server mainframe dengan konsep high availability paralel server system. Hanya saja Oracle RAC ini mampu menangani input data yang sangat besar dan banyak.Selain itu, backbone koneksi jaringan juga harus memadai, harus disiapkan backup koneksi yang tepat. Bahkan jika memungkinkan harus dilakukan trunking atau link agregation.Jumlah dan spesifikasi server yang bagus dan memadai tentu akan mendukung kinerja server dalam mengolah data dengan kapasitas yang besar.Seharusnya KPU tidak menggunakan server tua, apalagi dengan mendatangkan bala bantuan di saat server KPU sudah diambang kritis.

2.1.10. Sistem IT KPU Solo Terganggu
Sistem teknologi informasi (IT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo dalam penghitungan suara DPR mengalami gangguan, lantaran adanya permasalahan dalam software komputer yang dimiliki KPU Solo. Akibatnya penghitungan suara DPR di KPU terhambat, yakni hanya 10% yang baruk masuk sistem. Penghitungan untuk suara DPR dilakukan kali pertama secara nasional, karena bakal dijadikan dasar untuk menentukan parliamentary thresshold.

2.2. SOLUSI YANG DAPAT DILAKUKAN
Pemilihan presiden yang akan berlangsung tidak lama lagi memaksa KPU untuk berpikir keras agar kekacauan yang terjadi di pemilihan legislatif tidak terulang kembali. Untuk itu KPU harus segera melakukan audit. Audit yang harus dilakukan adalah tentang kelayakan penggunaan teknologinya. Elemen yang perlu diaudit seperti jaringan, software, SDM, dll.Selain itu sebaiknya dilakukan semacam seminar yang akan melibatkan berbagai pakar IT di Indonesia.Tujuannya agar mereka dapat memberi masukan terkait penggunaan IT yang tepat untuk digunakan pada pemilihan presiden mendatang. Dengan adanya seminar ini, diharapkan muncul solusi bagi IT KPU yang sudah berwujud cetak biru (blueprint) yang bisa dijadikan pedoman bagi KPU. Inilah yang harus dikerjakan di pilpres sehingga tidak terjadi kasus seperti di pileg.

BAB III
PENUTUP

3.1. 3.1. KESIMPULAN
Melihat kinerja IT KPU, sepertinya team IT KPU belum siap dengan koneksi jaringan IT yang baik. Jaringan (network) yang establish belum tentu bisa menjamin jaringan tidak down (over load) saat dilewati data dari seluruh Indonesia,secara bersamaan. Dalam perhelatan akbar seperti Pemilu harusnya perencanaan atau instalasi TI-nya tidak asal jadi. Seyakin apapun, tentang performance jaringan atau suport system yang dibangun, tetapi untuk mensuport acara besar seperti Pemilu harusnya tetap disediakan jaringan back up, untuk mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi.

3.2. SARAN
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi sebaiknya pemerintah membuat rencana-rencana cadangan.Pemerintah juga harus mengadakan infrastruktur yang memadai demi kelancaran KPU dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

http://pemilu-2009.infogue.com/kinerja_it_kpu
http://www.solocityview.com/berita/666.html
http://news.id.msn.com/okezone/komputer/article.aspx?cp-documentid=2553590
http://gbt.blogspot.com/2004/05/opini-pribadi-sistem-it-kpu-saat-ini.html
http://www.detikinet.com/read/2009/04/21/065853/1118580/398/it-kpu-gagal-total

Entry Filed under: Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to comments via RSS Feed

Laman

Kategori

Kalender

Juni 2009
S S R K J S M
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Most Recent Posts

 
%d blogger menyukai ini: